MANAJEMEN P2TP2A (PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK) DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022

Kasus kekerasan di kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari 152 kasus pada tahun 2020, menjadi 154 kasus pada tahun 2021. Karena luasnya wilayah dengan 29 Kecamatan dan 174 Desa atau Kelurahan kasus kekerasan yang terjadi tidak semuanya dapat terlaporkan. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kekerasan membuat masyarakat menjadi takut untuk melapor, malu karena merasa kasus kekerasan adalah aib dan tidak tahu harus melapor kemana. Upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam meminimalisir kasus kekerasan yang terjadi yaitu diantaranya membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Subjek pada penelitian ini berjumlah 5 (Lima) orang dengan 2 (Dua) informan utama, 2 (Dua) informan kunci dan 1 (Satu) informan tambahan. Metode dalam penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif melalui pendekatan kualitatif dan didapatkan dengan wawancara secara mendalam kepada beberapa informan, observasi, dan telaah dokumen. Berdasarkan hasil penelitian pada faktor Sumber Daya Manusia (SDM) pada P2TP2A masih mengalami kekurangan dari segi jumlah dan kemampuan yang dimiliki para anggotanya, karena rata rata adalah pensiunan dan usia mereka sudah sepuh. Sehingga penanganan kasus menjadi lambat dan korban tidak bias ditangani dengan cepat. Selain itu P2TP2A Kabupaten Tangerang juga belum memiliki tenaga psikolog tetap yang mengakibatkan pelayanan psikologi untuk korban menjadi lebih lambat. Hal ini juga didasarkan hasil telaah dokumen bahwa latar belakang pendidikan yang ada belum sesuai kebutuhan. Pada faktor Sarana dan Prasarana bahwa sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan mereka adalah laptop/komputer, infocus, ruang kerja, meja kursi dan kendaraan operasional. Karena sarana prasarana yang ada kondisinya ada yang hilang dan rusak terutama infocus dan layar, padahal ini sangat dibutuhkan untuk sosialisasi. Pada faktor anggaran dana yang digunakan untuk penanganan kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Tangerang dianggap masih kurang, karena hanya ada anggaran untuk penanganan saja tapi untuk pencegahan masih belum ada. Pada faktor Kerjasama untuk kerjasama yang terjalin saat ini sudah mampu untuk membantu penanganan kasus-kasus kekerasan pada anak. Namun untuk program-program pencegahan dan sosialisasi terkait bahaya kekerasan pada anak perlu dukungan atau kerjasama dengan instansi-instansi lain baik pemerintah maupun swasta. Peneliti memberikan saran pada faktor Sumber Daya Manusia agar dibentuk relawan P2TP2A tingkat desa untuk membangun jejaring jika ada kasus relawan desa bias lebih cepat untuk melakukan penjangkauan. Selain itu juga agar mengusulkan untuk rekruitmen tenaga administrasi dan psikolog tetap. Pada faktor Sarana dan Prasarana agar dapat di usulkan terutama kebutuhan mobil operasional dan sarana untuk kegiatan sosialisasi. Pada anggaran dana yang tersedia saat ini agar dimaksimalkan dan diprioritaskan untuk penanganan korban dan dapat diusulkan untuk anggaran yang akan datang ada dana untuk pencegahan. Pada faktor Kerjasama perluya peningkatan kerjasama dengan instansi swasta, sekolah-sekolah, lingkungan tempat tinggal sampai tingkatan RT/RW untuk program-program pencegahan berupa sosialisasi, pembagian brosur penjelasan bahaya kekerasan pada anak.

1.  UEU-Undergraduate-31275-COVER.Image.Marked.pdf - 271 KB
2.  UEU-Undergraduate-31275-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 460 KB
3.  UEU-Undergraduate-31275-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 222 KB
4.  UEU-Undergraduate-31275-ABSTRACT.Image.Marked.pdf - 364 KB
5.  UEU-Undergraduate-31275-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 264 KB
6.  UEU-Undergraduate-31275-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 352 KB
7.  UEU-Undergraduate-31275-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 267 KB
8.  UEU-Undergraduate-31275-LAMPIRAN.Image.Marked.pdf - 568 KB
9.  UEU-Undergraduate-31275-BAB1.Image.Marked.pdf - 351 KB

• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)
• STRATEGI BERTAHAN PADA PEREMPUAN YANG MENGALAMI SITUASI KEKERASAN (STUDI KASUS PADA MAHASISWI YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM BERPACARAN)
• SIKAP ISTRI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI WILAYAH KAMPUNG �X� JAKARTA)
• MAKNA HIDUP MANTAN TKW- PRT KORBAN KEKERASAN FISIK DI ARAB SAUDI
• SIKAP TERHADAP KEKERASAN DALAM BERPACARAN ( Penelitian pada Mahasiswi Reguler Universitas Esa Unggul yang memiliki Pacar)
• KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
• UNSUR KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• SIKAP TERHADAP KEKERASAN DALAM BERPACARAN (PENELITIAN PADA MAHASISWI REGULER UNIVERSITAS ESA UNGGUL YANG MEMILIKI PACAR)
• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGENAI KEKERASAN YANG DILAKUKAN DEBT COLLECTOR TERHADAP NASABAH BANK TERKAIT TAGIHAN KARTU KREDIT ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1298 K/PID/2012 )
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA ATAS KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1978/PID.B/2012/PN. TNG JO. NOMOR : 55/PID/2013/PT. BTN)